Nunukan, Kaltara (ANTARA News) - Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Basri menolak memberikan tunjangan kepada polisi kehutanan karena dianggap tdk menunjukkan kinerja yang baik.
"Polisi hutan itu tdk berhak diberikan tunjangan karena kinerjanya tdk bagus. Pemberian tunjangan kepada polhut itu hak bupati (Nunukan)," kata Basri kepada wartawan dg nada keras di Nunukan, Selasa.
Sehubungan dg hasil pengamatannya selama ini, petugas polisi hutan di Kabupaten Nunukan tdk pernah menunjukkan kinerja yang baik sehingga tdk berhak mendapatkan tunjangan apalagi menuntut hak-haknya itu.
Karena itu, Basri menegaskan, walaupun tdk pernah menunjukkan kinerjanya yang baik pihaknya tdk akan membubarkan polisi hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat tetapi hanya akan menata ulang struktur organisasinya.
"Saya tdk pernah mengatakan akan membubarkan polisi hutan itu tapi hanya akan menata ulang struktur organisasinya," kata dia menjawab pertanyaan wartawan soal adanya isu pembubaran polisi hutan di daerah itu.
Basri juga menuding bahwa petugas polisi hutan seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dg tugas dan kewenangannya serta menangkapi kayu-kayu milik masyarakat untk menutupi ulahnya selama ini yang menyebabkan sering berbenturan dg kelompok masyarakat tertentu.
"Selama ini polisi hutan itu menangkapi kayunya masyarakat hanya untk menutupi ulahnya yang juga sering mencuri kayu makanya pernah berbenturan dg kelompok masyarakat tertentu," kata Bupati Nunukan ini.
Basri juga mengancam jajarannya di polisi kehutanan akan menindak keras dan kasar apabila ada diantara mereka yang menuntut atau mengajukan permohonan tunjangan.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar