Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Ade Komaruddin mengatakan kalau benar Presiden Joko Widodo batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi DPR RI.
"Kita juga tentu sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR RI yang secara tdk sadar merendahkan lembaga yang dipimpin saat mereka bertemu presiden di Istana," kata Ade di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Ade menyesalkan pimpinan DPR yang tanpa minta persetujuan atau berbicara dg pimpinan fraksi, mengatakan bahwa DPR RI menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Budi Gunawan dilantik atau tdk dilantik kepada presiden.
 "Ini Jelas keliru atau offside. Tugas utama pimpinan DPR RI adalah menjaga marwah institusi DPR RI sekaligus juru bicara parlemen sebagaimana diatur dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Mereka tdk bisa menyimpulkan sendiri pendapat DPR RI atau membuat agenda-agenda negara lainnya. Suara mereka adalah suara DPR, bukan pribadi-pribadi," kata ade.
"Itu jelas bukan suara DPR, tapi suara pribadi pimpinan. Sebab, kitaa semua tahu sidang Paripurna DPR RI telah memutuskan dan memberikan persetujuan kepada BG untk menjadi Kapolri sebagaimana permohonan presiden sendiri dalam suratnya ke DPR RI," kata Ade.
"Sehingga dalam proses politik ini, suka atau tdk suka, BG harus dilantik. Setelah dilantik mau diberhentikan. Itu baru terserah presiden," imbuhnya.
Proses politik di dewan maupun di Istana, tdk boleh menafikan hukum. "Tapi menjaga kehormatan lembaga tinggi negara seperti DPR RI, juga tdk bisa dikesampingkan begitu saja," katanya.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar