Sukabumi (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan, Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, harus bersinergi dg Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Di Sukabumi cukup banyak BUMN, seperti PLN, Bulog, PT Barata, PTPN dan lain-lain, jika terjalin komunikasi harmonis dg pemda maka kammi yakin percepatan kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat," kata Heri kepada Antara di Sukabumi dalam masa resesnya, Sabtu.
Menurut dia, Komisi VI DPR yang salah satunya membidangi BUMN bisa ikut mendorong jika pemda mempunyai kepentingan khususnya untk masyarakat. Apalagi pada masa reses ini dirinya sengaja mendatangkan beberapa direksi atau pimpinan BUMN yang diharapkan bisa terjalin hubungan yang lebih harmonis antara kedua belah pihak.
Jika pemerintah setempat membutuhkan bantuan untk pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), pihaknya siap menjadi jembatan dg Penyerta Modal Negara (PMN). Apalagi pada Sabtu, Direktur Bisnis PMN datang ke resesnya sehingga bisa terjalin komunikasi ke depannya.
"Jika sudah terjalin komunikasi antara pemda dg BUMN tetapi tdk ada tanggapan maka laporkan kepada kammi atau saya untk segera mendorong agar bentuk bantuan yang diminta bisa segera dikucurkan asalkan sesuai aturan dan untk kepentingan masyarakat," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono mengatakan pihaknya menyambut baik pada reses yang dilakukan oleh DPR khususnya dari komisi VI, karena hubungan seperti ini sulit terjalin jika tdk ada pihak yang menyatukan.
Apalagi potensi wilayah Kabupaten Sukabumi yang belum terkelola penuh diharapkan bisa dipermudah dalam pengelolaannya jika bekerja sama dg BUMN.
"Luas wilayah yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya potensi alam yang belum tergali, namun dg adanya komunikasi dg BUMN yang dijembatani oleh DPR diharapkan mampu menggali berbagai potensi untk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar